Breaking News

Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) Gelar Musyawarah Besar (Mubes) Ke- III T.A 2022


JN, BANDA ACEH - Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) Ke- III yang juga mengangkat tema "Penguatan Peran Pengusaha Lokal Yang Mandiri Berani dan Profesional".

Kegiatan mubes ini berlangsung selama dua hari di Kuala Village, Banda Aceh, Senin (28 Maret 2022).

Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT yang diwakili oleh Kepala Biro Adminitrasi Pembangunan, T. Robby Irza S SiT MT mengatakan, Pemerintah Aceh sangat mengapresiasi atas berlangsungnya mubes ke- III AKA dengan harapan kedepannya dapat semakin berkembang dan dapat bersinergi secara maksimal dengan Pemerintah Daerah dalam memberikan kontribusi nyata yang jauh lebih baik untuk pembangunan Aceh.

"Kita tentu memahami bahwa dalam perjalanannya selama ini, Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) pasti menghadapi berbagai tantangan, kendala dan hambatan khusus dalam menjalankan usaha di masa-masa pandemi covid-19," ujarnya. 

Namun, kondisi tersebut telah membuat organisasi ini menjadi lebih kuat dan teruji sehingga masih eksis dan berkembang hingga saat ini.

"Semoga mubes ke- III ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota sebagai momentum untuk menyusun rencana dan program kerja serta kaderisasi organisasi, yang nantinya kita harapkan juga akan melahirkan tim yang kuat dan peka terhadap perubahan global khususnya terhadap fenomena era disruptif saat ini," harapnya.


Plt Ketua DPR Aceh, Safaruddin SSos MSP mengatakan, AKA ini tidak boleh bubar karena kalau AKA bubar sama saja halnya seperti bubarnya partai lokal di Aceh, atas nama Pemerintah dan DPR Aceh wajib mendukung AKA dengan cara memberikan peluang kepada teman-teman jajaran AKA yang ada nilai kekhususan dan keistimewaan untuk mendapatkan kemudahannya agar tidak dipersulit.

"Aceh hari ini tidak dalam baik-baik saja, kami Pemerintah dan DPR Aceh yang punya tanggung jawab penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan untuk soal kemiskinan kita masih rangking 1 di Sumatera dalam urutan 5 tingkat Nasional kemiskinan," ungkapnya.

Ia katakan, untuk kesehatan terkait stunting menunjukkan bahwa angka kita jauh dari rata-rata Nasional yang usia balitanya masih jauh untuk mendapatkan gizi yang baik, menghadapi tahun 2023 khususnya Aceh hanya tinggal menikmati satu persen dari 15 tahun kita menikmati dari dua persen anggaran APBN dengan dana otonomi khusus bahkan akan kehilangan apabila tidak di advokasi oleh DPR Aceh terutama sekali soal UU Pemerintahan Aceh untuk dilakukan revisi dan tim DPR Aceh tengah mempersiapkan tim kajian guna membuat satu naskah akademik serta akan mengundang untuk dengar pendapat di ruang publik untuk perlu kita jaminkan AKA dalam revisi UU Pemerintahan Aceh.


Ketua Umum DPP AKA, Mustafa Umar mengatakan,  sesuai dengan momen mubes ini akan mengangkat isu-isu tentang pemberdayaan peran pengusaha lokal yang lemah baik dibidang manajemen SDM, keuangan dan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan baik dikalangan Pemerintahan maupun dunia swasta.

"Saat ini kita sudah dua tahun menghadapi pandemi covid-19 yang disisi lain juga anggaran Pemerintah harus dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan baik dari sumber APBN maupun APBA dan APBK," ujarnya.

Namun, AKA dihadapkan oleh persoalan kualitas Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sedikit terjadi kebingungan pasca terjadi transisi pada akhir tahun yang lalu sebagai salah satu syarat untuk mengikuti proses tender sehingga oleh pengusaha ada yang tidak mampu dilengkapi karena persyaratan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 itu cukup berat sekali dimana setiap sub bidang usaha selain harus mempunyai penanggung jawab bidang juga harus mempunyai penanggung jawab sub bidang.

"Proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah perlu kearifan untuk dipelajari maupun adanya pembatalan proyek bahkan ajuan yang difikirnya sudah digeserkan sehingga sampai ke jalur meja hijau bahkan ini juga tidak terlepas dari kita," ujarnya.

Oleh sebab itu, Aceh saat ini memiliki 6800 perusahaan kalau dikali lima tentu tidak cukup maupun seolah-olah teknik juga tidak cukup memiliki output pengusaha untuk memiliki izin usaha, sehingga ini menjadi keprihatinan kami di bidang jasa kontruksi juga dengan persyaratan tersebut juga tidak masuk akal bagi kami. "Karena regulasi sudah menyatakan demikian mau tidak mau sementara harus kita ikuti, kalau tidak ikuti juga kita tidak bisa menjadi peserta untuk berpartisipasi untuk proyek pemerintahan dalam pembangunan," ungkapnya.

Mustafa juga berharap, hasil mubes ini diharapkan dapat masukkan beberapa rekomendasi untuk dapat sampai kepada Kementerian PU dan LPJK agar supaya ada sedikit keringanan agar teman-teman pengusaha jasa kontruksi bisa mendapatkan proyek didaerahnya guna memutar roda ekonomi didaerahnya masing-masing.

Sementara itu, Ketua Panitia Mubes AKA, Syahrul Mansyur mengatakan, kegiatan musda AKA ke-III ini dihadiri sebanyak 100 orang peserta yang terdiri dari DPD AKA di seluruh 23 Kabupaten dan Kota se- Aceh. (Ulan)

Tidak ada komentar